MUSRENBANG RKPD DAN KONSULTASI PUBLIK RPJMD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025

Aula Sei Mentaya, 25 Maret  2025

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Sei Mentaya BAPPERIDA Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari selasa pada tanggal 25 Maret 2025, kegiatan ini dipimpin oleh Bapak Bupati Halikinnor, S.H., M.M. dan dihadiri oleh seluruh Kepala OPD.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 sebagai implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Proses ini mengedepankan pendekatan bottom-up, melibatkan aspirasi masyarakat mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan, guna memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tema & Prioritas Pembangunan 2026

RKPD 2026 menjadi tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2021-2026 sekaligus tahun pertama RPJMD 2025-2029 dengan tema:
“Penguatan Fondasi Transformasi Habaring Hurung Miar dan Maju”

5 Prioritas Utama:

1. Pembangunan Infrastruktur – Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sarana-prasarana.
2. Peningkatan Kualitas SDM – Pendidikan, kesehatan, dan penguatan kapasitas masyarakat.
3. Penguatan Ekonomi Masyarakat – Dukungan UMKM, pertanian, industri, dan jasa.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik – Transparansi, akuntabilitas, dan inovasi birokrasi.
5. Kotawaringin Timur yang Nyaman, Lestari, Berbudaya, dan Agamis – Pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian budaya.

Sasaran Pembangunan 2026

RKPD 2026 akan diselaraskan dengan RKP Nasional 2026 dan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2026 untuk memastikan kesinambungan pembangunan.

RPJMD 2025-2029: Visi & Misi Pembangunan Jangka Menengah

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2025-2029 merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang dilantik pada 20 Februari 2025.

Visi:

“Sejahtera, Bermartabat, Maju, dan Berkelanjutan”

8 Misi Pembangunan:

1. Transformasi SDM yang sehat, unggul, dan berdaya saing.
2. Ekonomi berdaya saing & berkelanjutan.
3. Tata kelola pemerintahan inovatif & adaptif.
4. Stabilitas ekonomi & ketertiban umum.
5. Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.
6. Pembangunan wilayah yang merata & berkeadilan.
7. Penyediaan infrastruktur ramah lingkungan.
8. Pembangunan berkesinambungan.