Pokja PKP Kab. Kotim Hadiri Rapat Coaching Clinic 6 Program PPSP, Fokus Evaluasi dan Peningkatan Layanan Sanitasi

0
CC-6 2

Palangka Raya, Dalam rangka mempercepat pembangunan sektor sanitasi permukiman, Pokja PKP Kabupaten Kotawaringin Timur menghadiri Rapat Coaching Clinic 6 Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 11 hingga 12 Juni 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah.

Rapat strategis ini dihadiri oleh Pokja Sanitasi Pusat, Pokja Sanitasi Provinsi, serta perwakilan Pokja dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Agenda utama pertemuan ini berfokus pada pemantauan program kegiatan sanitasi berskala penuh, evaluasi capaian tahun berjalan, penyusunan rencana kerja Pokja, serta upaya konkret dalam mengurangi kesenjangan (gap) pembangunan sanitasi di daerah paska-Milestone 4.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BAPPERIDA Kabupaten Kotawaringin Timur memaparkan capaian serta rencana strategis daerah. Paparan tersebut mencakup isu strategis, paket kebijakan, capaian program tahun 2025, kesiapan kriteria tahun 2027, hingga identifikasi kampung percontohan Air Limbah Domestik (ALD) dan pengelolaan persampahan (quick win M3).

Penyampaian paparan dari Kabupaten Kotim menuai berbagai tanggapan positif dan masukan konstruktif dari tim penilai pusat dan provinsi. Perwakilan PMU PPSP-Bappenas, Ibu Azah Irma Putri, mengingatkan agar data kampung percontohan ALD diperkuat dengan data pendukung dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) (p. 2). Sementara itu, Ibu Diah Ernawati dari PIU AP-Kemenkes merekomendasikan agar dokumen Kotim ditambahkan detail Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) serta memberikan lampu hijau bagi Kotim untuk melangkah ke tahap siklus ke-2.

Dari sisi pembiayaan, Ibu Winda Amorella dari PIU KP-Kemendagri menekankan pentingnya konsolidasi anggaran alternatif di luar APBD, seperti pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Baznas untuk mendukung keberlanjutan program. Di tingkat provinsi, Dinas PUPR Kalteng juga menyarankan agar progres pilot project tangki septik di pinggir sungai yang sudah berjalan segera dimasukkan dalam laporan berkala agar bisa menjadi contoh baik (best practice) bagi kabupaten lain.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan ini, Kabupaten Kotawaringin Timur bersama kabupaten paska-milestone 4 lainnya diwajibkan untuk segera menyusun laporan monitoring dan evaluasi (monev) berkala pada bulan Juli dan November 2026 . Laporan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Pokja Provinsi sebagai basis perbaikan dokumen pada pelaksanaan Coaching Clinic 7 mendatang.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *