BAPPERIDA Kotawaringin Timur Siapkan Payung Hukum Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Palangka Raya – Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Kabupaten Kotawaringin Timur dipersiapkan melalui penyusunan Naskah Akademik sebagai landasan pembentukan produk hukum daerah. Untuk mematangkan proses tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Penyusunan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Kotawaringin Timur, Senin 9 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerja Tim 1 Perancang Peraturan Perundang-undangan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui aplikasi e-Penyusunan Naskah Akademik. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Ir. Hairin Noor, bersama jajaran peneliti, analis, pihak pemrakarsa, serta Tim Kerja 1 Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalteng.

Dalam pembukaan kegiatan, Pelaksana Harian Kepala Divisi menekankan bahwa penyusunan Naskah Akademik merupakan tahapan strategis dalam pembentukan produk hukum daerah. Naskah Akademik harus mampu memberikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis agar regulasi yang dibentuk memiliki arah pengaturan yang jelas serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Tim Kerja 1 Perancang Peraturan Perundang-undangan menyampaikan analisis konsepsi secara panel, mencakup aspek substansi atau materi muatan hingga teknik penyusunan. Berbagai saran dan masukan disampaikan untuk menyempurnakan rancangan Naskah Akademik, yang kemudian diterima dan disepakati oleh pihak pemrakarsa untuk ditindaklanjuti melalui perbaikan serta penyesuaian pada aplikasi e-Penyusunan Naskah Akademik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa penyusunan regulasi mengenai pengelolaan Kekayaan Intelektual merupakan langkah penting dalam membangun tata kelola KI di daerah. Menurutnya, potensi Kekayaan Intelektual perlu didukung dengan kebijakan yang memiliki dasar hukum kuat agar dapat dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara optimal.

“Potensi Kekayaan Intelektual di daerah harus mendapatkan perhatian melalui kebijakan yang tepat dan memiliki kepastian hukum. Kami berharap penyusunan Naskah Akademik ini dapat menjadi fondasi bagi lahirnya regulasi yang tidak hanya tertib secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pengembangan potensi daerah,” ujar Hajrianor.

Melalui koordinasi lanjutan ini, Kanwil Kemenkum Kalteng berharap penyusunan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Kotawaringin Timur dapat berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas serta dapat diimplementasikan secara efektif.