Pemkab Kotim Matangkan Persiapan Pelaporan RANHAM Periode B12 dan Penyelarasan Aksi HAM 2026–2030
SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) terus menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berperspektif Hak Asasi Manusia. Langkah ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Periode B12 Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Pemetaan Kesiapan Program dan Anggaran Pendukung Indikator Sasaran Strategis Tahun 2027. Kegiatan strategis yang berlangsung pada Selasa (3/11/2026) ini dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Pintar Simbolon, S.H., MH bersama Kepala BAPPERIDA Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal ini diwakili oleh Fungsional Perencana, kegiatan ini bertempat di Ruang Rapat Pers Gedung A Sekretariat Daerah Kabupaten Kotim.
Rapat koordinasi lintas sektor ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas Surat Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM Nomor PDK.3-HA.02.02-855 tertanggal 19 Oktober 2026 terkait Notifikasi Pelaporan Aksi HAM Tahun Anggaran 2026. Selain itu, kegiatan ini merujuk pada Keputusan Menteri HAM Nomor MHA-87.HA.02.01 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Penyelenggaraan RANHAM Tahun 2026–2030 Bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
Dalam pengarahannya, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan pelaporan RANHAM Periode B12 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 2 hingga 9 November 2026 melalui portal aplikasi SAPAHAM merupakan momentum krusial bagi Pemkab Kotim. Masa pelaporan ini tidak hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif bulanan, melainkan juga bagian dari transisi penting dari kebijakan RANHAM Generasi V (2021–2025) menuju Generasi VI (2026–2030).
Perubahan Paradigma RANHAM Generasi V menuju Generasi VI:
Generasi V (2021–2025): Berfokus pada 4 kelompok sasaran spesifik (Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Masyarakat Adat).
Generasi VI (2026–2030): Beralih ke arah pengarusutamaan HAM (mainstreaming) secara luas yang mencakup 9 pilar utama, di mana HAM diintegrasikan langsung ke dalam seluruh program kerja dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Perubahan paradigma menuju Generasi VI menuntut partisipasi aktif dari seluruh Perangkat Daerah. Jika pada Generasi V fokus kita adalah ‘siapa yang menjadi sasaran perlindungan’, maka pada Generasi VI pertanyaannya adalah ‘bagaimana nilai-nilai HAM diarusutamakan dalam seluruh kebijakan dan pembangunan daerah’. Oleh karena itu, sinergi antara Bagian Hukum Setda, Bapperida, serta seluruh dinas teknis pelaksana menjadi kunci keberhasilan,” tegas Pimpinan Rapat di hadapan para jajaran undangan yang hadir.