Perkuat Tata Kelola Dekranas, PKK, dan Posyandu, Pemkab Kotim Hadiri Rapat Konsolidasi Regional Wilayah Tengah di Bali
BALI – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung transformasi pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa melalui keikutsertaan aktif dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah. Kegiatan strategis nasional yang diselenggarakan oleh Tim Pembina Posyandu Pusat bekerja sama dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian PPN/Bappenas ini bertempat di Provinsi Bali, Kamis (22/10/2026).
Delegasi Pemkab Kotim yang terdiri dari unsur Ketua TP Posyandu sekaligus Ketua TP PKK yaitu Hj. Khairiah Halikinnor, serta Kepala BAPPERIDA dalam hal ini diwakilkan oleh Sujatmika Suaka Mayan, S.E. selaku Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Kepala Dinas PMD, Ninuk Muji Rahayu, S.STP., M.Si., CGCAE mengikuti rangkaian acara yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Bali Wayan Koster serta dihadiri oleh jajaran Pejabat Eselon I dan II Kemendagri. Pertemuan ini juga menghadirkan pemaparan dari Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Roudo, terkait arah kebijakan konvergensi pembangunan nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam arahannya, ditekankan pentingnya sinergi tiga pilar kelembagaan yakni Dekranasda dalam pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM lokal, TP PKK dalam penguatan ketahanan keluarga, serta Posyandu yang kini telah bertransformasi melayani enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sepanjang siklus hidup manusia. Kabupaten Kotawaringin Timur bersama 13 kabupaten/kota lainnya di Kalteng didorong untuk mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran program ini ke dalam dokumen RPJMD, RKPD, hingga APBDesa.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Kotim berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil rapat melalui penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RKTL) yang terukur. Hal ini bertujuan agar pemberdayaan ekonomi lokal, kualitas keluarga, serta akses layanan dasar kesehatan dan sosial di perdesaan Kotim dapat berjalan semakin inklusif, adaptif, dan berkelanjutan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.